Pilkada berbasis kompetensi berjenjang

ass.wr.wb.

Saya kemarin lagi mikir disela-sela lagi rame-ramenya Pilkada di mana-mana. Pada saat ini yang rame adalah Pilkada Gubernur Jawa Timur dan Pilkada Walikota Bandung.

Mikir apa ? Mikirnya begini, kenapa ya kok sistem Pilkada kita itu enak banget. Orang dengan berbagai macam track record (track record baik maupun buruk) bisa dengan mudahnya menjadi kandidat walikota ataupun gubernur hanya dengan mengumpulkan dua sumberdaya : Uang dan Orang (orang pun bisa dibeli dengan uang, jadi essentially, anda butuh uang. Large amount of it!). Lalu dengan tenangnya (karena sudah punya back-end thinktank pemikir di belakangnya) bikin janji-janji yang indah-indah. Ada yang mau bikin pendidikan gratis. Ada yang mau bikin rumah sakit bagi orang yang nggak mampu. Kayaknya semua janji dikeluarkan semua, kecuali janji menutup lumpur lapindo (karena memang nggak ada yang bisa :P)

Dengan sistem yang sakarepe dhewe ini, terus kita yang rakyat ini pasrah aja dipimpin oleh mereka ? Enak aja! Jelas saya nggak mau dong. Nggak usah diteliti jauh-jauh, pasti hasilnya nggak karu-karuan. Setelah lima tahun rusak-rusakan, lalu bikin Pilkada lagi. Lather, rinse, repeat! Kok jadinya kita ini lebih bodoh daripada keledai.

Maka dari itu, saya mengusulkan, bagaimana ya caranya agar seleksi kandidat Pilkada itu diperketat, menjadi sistem kompetensi berjenjang. Artinya kompetensi berjenjang itu adalah kandidat diharapkan memiliki bukti-bukti nyata, track record baik, curriculum vitae mampu menyelesaikan sebuah permasalahan di level dibawah seleksi kandidat yang ia ikuti.

Bagaimana prosesnya ? Kira2 seperti ini :

  1. Mulai di level keluarga terlebih dahulu. Kandidat harus mampu menyelesaikan masalah keluarganya terlebih dahulu. Masalah istri dan anaknya, lalu masalah orangtua dan cucunya. Misalnya anaknya yang terlibat pergaulan bebas, atau bahkan narkoba. Atau masalah dengan istrinya, sehingga ia memilki selingkuhan. Masalah-masalah ini harus dia selesaikan terlebih dahulu sebagai syarat baginya untuk mengikuti pemilihan ketua RT-RW.
  2. Setelah seorang kandidat terpilih menjadi ketua RT-RW, maka dia harus memiliki bukti nyata telah menyelesaikan seluruh masalah tetangganya di satu RT atau RW tadi. Misalnya ada tetangganya yang dikejar-kejar debt collector, atau ada satpam kompleks perumahan yang nggak bisa bayar uang sekolah anaknya. Masalah-masalah tetangganya tadi harus ia selesaikan terlebih dahulu, dia bayarkan hutang tetangganya, dia sumbangkan duitnya ke tetangganya yang kekurangan. Setelah selesai, barulah ia bisa mengikuti pemilihan Lurah.
  3. Kalau ia terpilih jadi Lurah, maka ia harus pernah menyelesaikan masalah di tingkat kelurahan. Misalnya di kelurahan tadi ada masalah sampah menumpuk, masalah gorong-gorong yang tersumbat, atau jalan aspal yang bolong-bolong, yang lucunya malah “ditambal” dengan polisi tidur. Dengan uangnya sendiri dia harus ngaspal jalan, membersihkan sampah dan gorong-gorong, dan lainnya. Ia harus terbukti menyelesaikan masalah-masalah di tingkat kelurahan ini, barulah ia bisa mengikuti pemilihan Camat.
  4. Setelah ia menjadi camat, ia harus mampu menanggulangi permasalahan di kecamatan yang ia pimpin dengan jitu. Misalnya masalah sosial masyarakat seperti anak muda yang mabuk-mabukan dan balap motor liar, masalah gelandangan, masalah kriminalitas, dan masalah-masalah lain di kecamatan tersebut. Kalau ia terbukti mampu menyelesaikan masalah tadi, barulah ia boleh ikut Pilkada Bupati atau Walikota.
  5. Ya kurang lebih sama seperti diatas, tapi skop nya adalah skop wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Ia harus punya bukti bahwa ia pernah selesaikan masalah di satu Kabupaten/Kotamadya terlebih dahulu, baru ia bisa ikut Pilkada Gubernur.
  6. Gubernur-gubernur yang mampu selesaikan masalah di Propinsi nya saja yang boleh ikut Pemilu untuk memilih Presiden.

Enak kan kalau dibikin kayak begini ? Keuntungan ada ditangan rakyat dengan sistem seperti ini, karena :

  1. Orang hanya memilih kandidat yang betul-betul proven dan mampu selesaikan masalah di satu wilayah. Kandidat yang bisanya TJTJBMHM (tapi janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi) nggak akan bisa ikut Pilkada.
  2. Sementara orang ribut Pilkada, pembangunan akan tetap berjalan, karena kandidat berlomba-lomba memberikan kontribusi riil kepada rakyat, misalnya dengan mengaspal jalan yang rusak, mengganti lampu jalan dan lampu lalulintas yang mati (karena kabel ATCS nya dicuri maling), membereskan saluran dan gorong-gorong yang menyebabkan penyakit, dan sebagainya.
  3. Nggak akan ada Golput, karena semua orang merasakan kontribusi para kandidat Pilkada ini, dan merasa terhutang budi akan kebaikan para kandidat ini. Pemilihan pun akan berlangsung ramai.
  4. Cuma kandidat yang kaya raya namun baik hati, dermawan, sabar, dan bijaksana saja yang akan ikut Pilkada ini, karena ia terpaksa keluar uang sangat banyak dan bekerja sangat keras untuk membuat dirinya layak ikut Pilkada. Maka dari itu, pemenangnya pastilah orang-orang yang betul-betul oke, bukan orang ngawur-ngawur.

Kapan ya sistem Pilkada di Indonesia bisa diubah seperti ini ? Mudah2an tidak lama lagi, amin.

wass.wr.wb.

13 pemikiran pada “Pilkada berbasis kompetensi berjenjang

  1. kok bisa sih punya pikiran yang sejalan yah hehehe , tapi total-total akan butuh waktu sekitar 30 tahunan yah untuk mencapai jenjang presiden, kalau memulainya dari usia 20 tahun ya sekitar usia 50 tahun lah baru bisa jadi presiden. mmmm kayaknya masih wajar , daripada tiba-tiba ada oang nyalonin presiden kita nggak tahu juntrungannya kayak sekarang ini

  2. masuk akal sih…
    orang jadi kepala keluarga itu karena kewajiban. ga bisa ditolak.
    jadi ketua RT?
    wah, banyak orang berlomba-lomba supaya GA JADI ketua RT…
    hehehe…

    btw, nice idea…

  3. Hehehe keduluan Sueng. Kalo saya extreme lagi, apa kita butuh demokrasi? Lah makan aja rakyat sudah susah, tapi masih buang-buang duit ga keruan demi satu kata mahal demokrasi😦

  4. To all:
    Ya bagaimana ya, sistem demokrasi ini kan sistem yg tidak sempurna, buatan manusia. Maka mestinya kita yang katanya pelaksana demokrasi ini boleh dong mengusulkan sistem yang baru, atau mencari sistem yang lebih sempurna, dan membuang sistem demokrasi yang seperti sekarang ini. Buat apa ia diagung2kan kalau ternyata nyusahin kita sendiri.

  5. nocturnal

    Lhoh… gimana sih.

    Justru ini belum beres karena demokrasinya belum jalan. Lha wong fungsi kontrol dari masyarakat aja masih lemah (masyarakatnya yang belum mampu menjalankan fungsi itu secara optimal). Justru kalau menurut gw sih, terusin proses belajar demokrasinya, biar bisa tergapai manfaat2nya.

    Kalau sekarang udah bilang “ah capek ah demokrasi” itu mah sama aja kayak orang baru belajar network admin 2 bulan udah bilang “ah repot ah, gak ada gunanya” :=).

  6. sudah buang duit,
    ditambah ada putaran selanjutnya lagi,
    buang duit lagi dong.

    tidak adakah sistem alternatif yang lebih baik
    dari pilih memilih ala sekarang?

    pas kampanye jor-joran,
    pas udah jadi,
    menjerat leher rakyat.

  7. #6. Ya sekarang bisa nggak dijelaskan mekanisme fungsi kontrolnya ? apakah via DPR ? via DPRD ? Lha wong orang2 DPR juga kok yg ditangkap KPK, walaupun itu cuma orang2 yang kurang lihai, yang lebih lihai lagi mah nggak kelihatan… Maka dari itu saya mengusulkan sistem diatas, silakan bikin pilkada, asal ada hasil nyata bagi rakyat, yaitu pembangunan. Sekarang krisis energi, bagaimana kandidat pilkada ini bisa selesaikan masalah itu ?

    #7. Maka dari itu saya coba usulkan. Kalau bisa dicoba kayaknya bagus tuh🙂

  8. noctural said:
    Kalau sekarang udah bilang “ah capek ah demokrasi” itu mah sama aja kayak orang baru belajar network admin 2 bulan udah bilang “ah repot ah, gak ada gunanya” :=).

    => Hehehe, kayaknya ga pas perumpamaannya pak. Belajar network admin mah urusan perut sendiri, ga ngaruh sama orang lain, tapi kalo main-main dengan satu kata sakti ini urusannya 200jt rakyat bisa disengsarakan. Ratusan trilyun (total anggaran negara, anggaran partai, pilkada, dan pilcaleg, dan pilpres, dan efek domino bisnis/hidup yg cuma ujung-ujungnya mikirin ini) apa sebanding dengan masyarakat yang masih hidup dibawah kemiskinan.

    Anyway, salam kenal dan salam hormat,
    Regards, Adinoto/

  9. rosadadada

    Ass. Wr. Wb.,

    Mohon doa restunya..

    No1 Dada Rosada-Ayi Vivananda

    Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2008-2013

    Wass. Wr. Wb.

  10. #10. Saya sih mau2 aja merestui, asal jalan dari pertigaan Tamansari menuju Kebon Bibit di bawah flyover itu diaspal dulu deh😛 Restu sih boleh aja, tapi tanggung jawab ya musti dikerjain dulu🙂

  11. lha ndak ada tuh mas yang udah ngelewatin step2 itu, yang proven, dsb..siapa coba? boleh sebut nama kalau ada..

    trus mesti gimana donk…nunggu 30 tahun tambah amburadul negara kita.

  12. @12,
    hehehe…kalo beneran dilaksanakan, 30 tahun lagi bukan tambah amburadul.
    minimal, dalam skala kecil di lingkungan anda sendiri, anda bisa merasakan akibanya.
    lingkungan aman, jalan-jalan bagus, tetangga hidup tentram.

    t o p idenya…

    ini mirip dengan jenjang pemain bola.
    main di SSB dulu, kemudian masuk tim junior, berprestasi masuk tim cadangan senior.
    berprestasi lagi…masuk tim senior.(
    masalahnya, prestasi sepakbola indonesia kok tidak mencerminkan hasil penjenjangan itu ya?)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s